Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi akan tetap dijaga hingga akhir 2026, meski harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan akibat konflik global.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperhitungkan berbagai skenario, termasuk jika harga minyak berada di kisaran tinggi sepanjang tahun, sehingga anggaran masih mampu menahan kenaikan harga untuk BBM subsidi.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa harga BBM non-subsidi tidak bisa dipastikan karena mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan dukungan dari anggaran pemerintah.
Purbaya menambahkan bahwa kondisi anggaran negara saat ini masih cukup kuat untuk menopang kebutuhan subsidi. Ia menyebut masyarakat tidak perlu khawatir karena perhitungan pemerintah menunjukkan dana masih mencukupi.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki cadangan lain seperti dana sisa anggaran lebih yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Dana ini bisa digunakan sebagai penyangga jika tekanan harga energi global terus berlanjut.
Pemerintah juga masih mengandalkan pemasukan dari sektor energi dan sumber daya mineral untuk membantu menjaga stabilitas anggaran subsidi.
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah melakukan efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat. Langkah ini penting karena setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada tambahan beban subsidi yang harus ditanggung negara.
“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026